Bicara soal tahan menahan seseorang, polisi tidak dapat mengambil langkah bijak. Seharusnya siapa – siapa saja yang terlibat atau namanya disebut dalam rekaman penyadapan telewicara telepon oleh KPK harus dipanggil, dimintai keterangan, dan dikarantina sementara waktu. Untuk pemanggilan dan pemintaan keterangan memang sudah dilakukan, namun yang lebih penting daripada itu semua adalah menjaga jangan sampai orang – orang yang diduga terlibat dalam masalah ini merencanakan hal lain yang dapat menghilangkan bukti – bukti. Salah satu caranya adalah dengan mengkarantina ( bukan mempenjarakan ). Karena dikhawatirkan orang – orang yang diduga terlibat dalam kasus ini berkonsolidasi satu sama lain, menciptakan argumen argumen palsu yang melindungi diri mereka seolah mereka adalah pihak yang benar. Hanya Anggodo yang diperiksa secara intensif, padahal aktor – aktor lain dibalik kasus dugaan penyuapan kepada KPK adalah orang – orang yang menduduki jabatan penting di POLRI dan Kejaksaan. Justru mereka – mereka inilah yang seharusnya diperiksa ekstra intensif karena notabene mereka adalah aparat penegak hukum dan dari merekalah hukum seharusnya ditegakan, bukan malah diperjualbelikan. Semakin lama masalah ini tidak terpecahkan maka semakin besarlah peluang – peluang mereka untuk merancang pembelaan – pembelaan palsu yang memojokan Bibit dan Candra.
Memang, dengan mengkarantina orang – orang yang diduga terlibat dalam kasus ini polisi telah melanggar hukum karena menahan seseorang tanpa alasan yang jelas, namun apakah salah jika hal ini dilakukan demi menegakan supremasi hukum yang sudah menjadi tugas keseharian mereka?? Tidak selamanya semua hal harus berlandaskan aturan hukum dan birokrasi, terutama untuk hal – hal yang dirasa penting dan darurat seperti kasus ini. Perlu improvisasi supaya masalah ini tidak berlarut – larut dan cepat selesai.
Contoh konkretnya seperti apa yang telah Mahkamah Konstitusi lakukan, yaitu dengan memperdengarkan rekaman pembicaraan Anggodo dengan beberapa orang koleganya pada saat merencanakan kasus penyuapan terhadap KPK, melalui POLRI dan Kejaksaan.
Semoga POLRI dapat merampungkan masalah ini dengan bijaksana dan tidak mengulur – ulur waktu, karena bagaimanapun juga rakyatlah pada akhirnya yang akan dirugikan dengan berlarut – larutnya masalah ini.
Terlepas siapa yang benar dalam masalah ini, rakyat sudah jenuh dengan polah – polah lembaga penegak hukum yang memang seperti itu keadaanya, di daerah ataupun pusat. Bobrok, penuh intrik, dan berisi mafia – mafia peradilan yang siap melakukan apapun asal kepada mereka mengalir uang dalam jumlah fantastis.
Berikuit saya tampilkan paling tidak 5 kebohongan Polri :
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/11/06/5-fakta-kebohongan-polri-dalam-rdp-komisi-iii-dpr/
SEKELUMIT KISAH 